andRie's Blog

January 23, 2013

Faktor yang Perlu Diperhatikan dalam Audit TSI (Teknologi Sistem Informasi)

Filed under: analisa kinerja sistem — andriedwicn @ 2:23 pm

Faktor yang Perlu Diperhatikan dalam Audit TSI (Teknologi Sistem Informasi)

 

Teknologi Sistem Informasi (TSI) adalah sistem pengolahan data keuangan dan pelayanan jasa perbankan secara elektronis. Alat yang digunakan melalui sarana komputer, telekomunikasi, dan sarana elektronis lainnya.

Didalam TSI, hal-hal yang perlu diperhatikan salah satunya adalah penilaian resiko. Konsep resiko dalam hal ini meliputi ancaman, kelemahan dan dampak dari penilaian resiko. Ancaman yang sering terjadi salah satunya adalah adanya kompleksitas dari TSI itu sendiri. Berbagai macam elemen dan variasi yang terdapat dalam TSI mewarnai perkembangan TSI kedepannya.

Keamanan dan pengendalian TSI dewasa ini menjadi kelemahan dalam penilaian resiko. Dalam hal ini, kedua hal tersebut menjadi suatu hal yang patut disorot dan diperhatikan agar dapat berkembang menjadi semakin baik. Memang hal ini bukan suatu hal yang mudah untuk dapat dilakukan, namun dengan melakukannya secara bersama-sama, saling menjaga, merawat dan memeliharanya, niscaya kelemahan ini dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Adapun dampaknya adalah aset yang ada dapat terlindungi.

Tipe-tipe resiko terdiri dari:

1. Resiko pengembangan

2. Resiko Kesalahan

3. Resiko Terhentinya Bisnis

4. Resiko Pengungkapan Informasi

5. Resiko Penggelapan

 

Proses penilaian resiko dapat dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini:

a. Identifikasi objek (asset) yang akan dilindungi

b. Penentuan ancaman yang dihadapi

c. Menetapkan peluang kejadian

d. Menghitung besarnya dampak dan kelemahan sistem

e. Menilai alat-alat pengamanan yang ada

f. Rekomendasi dan implementasi

 

Proses perencanaan audit terdiri dari:

a. Penetapan tipe resiko

b. Untuk setiap tipe resiko, ancaman, kelemahan system, dampak diberi skor/skala tinggi, cukup, rendah atau tidak ada

c. Hitung skor resiko: Resiko = ancaman x kelemahan x dampak

d. Urutkan resiko berdasarkan skor

e. Kaji ulang dan penyesuaian jika diperlukan

f. Buat rencana audit dengan prioritas resiko

g. Kaji ulang rencana dan penyesuaiannya

h. Laksanakan audit

 

Proses pemeriksaan Teknologi Sistem Informasi (TSI), dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

a. Identifikasi spesifikasi sistem

b. Penilaian kompleksitas TSI

c. Penilaian resiko pra pemeriksaan

d. Pemeriksaan around the computer

e. Pemeriksaan through the computer

f. Pemeriksaan keuangan.

 

SUMBER :

http://sumitremade.wordpress.com/2012/07/28/teknologi-sistem-informasi-tsi/

Langkah-Langkah Melakukan Audit TSI

Filed under: analisa kinerja sistem — andriedwicn @ 2:06 pm

Langkah-Langkah Melakukan Audit TSI

Kontrol lingkungan:

1. Apakah kebijakan keamanan (security policy) memadai dan efektif.

2. Jika data dipegang oleh vendor, periksa laporan tentang kebijakan dan prosedural yang terikini dari external audito

3. Jika sistem dibeli dari vendor, periksa kestabilan financial.

4. Memeriksa persetujuan lisen (license agreement).

 

Kontrol keamanan fisik

5. Periksa apakah keamanan fisik perangkat keras dan penyimpanan data memadai.

6. Periksa apakah backup administrator keamanan sudah memadai (trained,tested).

7. Periksa apakah rencana kelanjutan bisnis memadai dan efektif.

8. Periksa apakah asuransi perangkat-keras, OS, aplikasi, dan data memadai.

 

Kontrol keamanan logikal

9. Periksa apakah password memadai dan perubahannya dilakukan regular.

10. Apakah administrator keamanan memprint akses kontrol setiap user.

11. Memeriksa dan mendokumentasikan parameter keamanan default.

12. Menguji fungsionalitas sistem keamanan (password, suspend userID, etc).

13. Memeriksa apakah password file / database disimpan dalam bentuk tersandi dan tidak dapat dibuka oleh pengguna umum.

14. Memeriksa apakah data sensitif tersandi dalam setiap phase dalam prosesnya.

15. Memeriksa apakah prosedur memeriksa dan menganalisa log memadai.

16. Memeriksa apakah akses kontrol remote (dari tempat yang lain) memadai: (VPN, CryptoCard, SecureID, etc).

 

Menguji Kontrol Operasi

17. Memeriksa apakah tugas dan job description memadai dalam semua tugas dalam operasi tersebut.

18. Memeriksa apakah ada problem yang signifikan.

19. Memeriksa apakah control yang menjamin fungsionalitas sistem informasi telah memadai.

 

 

SUMBER :

http://wsilfi.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/folder/0.23/

Tools Lain untuk Melakukan Audit

Filed under: analisa kinerja sistem — andriedwicn @ 12:29 pm

Tools Lain untuk Melakukan Audit

 

Selain COBIT, tools lain yang banyak digunakan untuk melakukan audit TI (Teknologi Informasi) diantaranya :

1. COSO (Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission) Internal Control—Integrated Framework adalah organisasi swasta yang menyusun Internal Control – Integrated Network bagi peningkatan kualitas penyampaian laporan keuangan dan pengawasan internal untuknya yang lebih efektif.

 

2. ISO/IEC 17799:2005 Code of Practice for Information Security Management adalah standar internasional. Tujuan utama dari penyusunan standar ini adalah penerapan keamanan informasi dalam organisasi.

 

 3. FIPS (The Federal Information Processing Standards) PUB 200 Minimum Security Requirements for Federal Information and Information Systems adalah standar nasional di Amerika Serikat yang pertama diterbitkan pada bulan Maret 2006.

 

4. ISO/IEC TR 13335 Information Technology—Guidelines for the Management of IT Security adalah format laporan teknis yang terbagi atas lima bagian. Format laporan teknis ini diterbitkan oleh ISO dan IEC yang membuat komite kerjasama teknis bernama ISO/IEC JTC 1.

 

5. ISO/IEC 15408:2005/Common Criteria/ITSEC seringkali diterapkan pada kasus-kasus bisnis seperti Penerapan dari produk/jasa TI dan Pengujian keamanan bagi produk semi pengembangan seperti sistem control.

 

6. PRINCE (Projects in Controlled Environmentsdibangun/disusun sebagai metode terstruktur dalam pengelolaan proyek TI secara efektif yang dipublikasikan dalam satu dokumen yang dikenal sebagai Managing Successful Projects With PRINCE2.

 

7. PMBOK (Project Management Body of Knowledge) adalah panduan yang berisikan kumpulan pengetahuan yang diperlukan oleh para profesional dalam manajemen proyek.

 

8. TickIT adalah skema baku yang digunakan dalam proses assessement dan sertifikasi pada sistem manajemen mutu perangkat lunak suatu organisasi. Standar ini dipublikasikan dan dikelola oleh TickIT Office, sebuah unit bisnis dari British Standards Institution.

 

9. CMMI adalah dokumentasi best-practice yang diarahkan sebagai panduan dalam pemberdayaan proses pengembangan teknologi informasi.

 

10.   TOGAF 8.1

11.     IT Baseline Protection Manual

12.     NIST 800-14

13.     ITIL v3.0

14.     (+) PBI No. 9/15/PBI/2007 & SE BI No. 9/30/DPNP

 

 

SUMBER :

http://feardao.blogspot.com/2013/01/tools-lain-untuk-melakukan-audit-ti.html

http://yanti91.blogspot.com/2013/01/post-test-tools-yang-digunakan-untuk.html

http://www.setiabudi.name/archives/20

http://www.setiabudi.name/archives/24

http://www.setiabudi.name/archives/25

http://www.setiabudi.name/archives/34

COBIT (Control Objective for Information and Related Technology)

Filed under: analisa kinerja sistem — andriedwicn @ 11:53 am

COBIT (Control Objective for Information and Related Technology)

  

Dikeluarkan dan disusun oleh IT Governance Institute yang merupakan bagian dari ISACA (Information Systems Audit and Control Association) pada tahun 1996. hingga saat artikel ini dimuat setidaknya sudah ada 5 versi COBIT yang sudah diterbitkan, versi pertama diterbitkan pada tahun 1996, versi kedua tahun 1998, versi 3.0 di tahun 2000, Cobit 4.0 pada tahun 2005, CObit 4.1 tahun 2007 dan yang terakhir ini adalah Cobit versi 5 yang di rilis baru-baru saja.

COBIT merupakan kerangka panduan tata kelola TI dan atau bisa juga disebut sebagai toolset pendukung yang bisa digunakan untuk menjembatani gap antara kebutuhan dan bagaimana teknis pelaksanaan pemenuhan kebutuhan tersebut dalam suatu organisasi. COBIT memungkinkan pengembangan kebijakan yang jelas dan sangat baik digunakan untuk IT kontrol seluruh organisasi, membantu meningkatkan kualitas dan nilai serta menyederhanakan pelaksanaan alur proses sebuah organisasi dari sisi penerapan IT.

Tujuan diluncurkan COBIT adalah untuk mengembangkan, melakukan riset dan mempublikasikan suatu standar teknologi informasi yang diterima umum dan selalu up to date untuk digunakan dalam kegiatan bisnis sehari-hari.

Siapa saja yang menggunakan COBIT? COBIT digunakan secara umum oleh mereka yang memiliki tanggung jawab utama dalam alur proses organisasi, mereka yang organisasinya sangat bergantung pada kualitas, kehandalan dan penguasaan teknologi informasi.

 

COBIT dirancang untuk digunakan oleh tiga pengguna berbeda yaitu :

1. Manajemen

Dengan penerapan COBIT, manajemen dapat terbantu dalam proses penyeimbangan resiko dan pengendalian investasi dalam lingkungan IT yang tidak dapat diprediksi.

2. User

Pengguna dapat menggunakan COBIT untuk memperoleh keyakinan atas layanan keamanan dan pengendalian IT yang disediakan oleh pihak internal atau pihak ketiga.

3. Auditor

Dengan penerapan COBIT, auditor dapat memperoleh dukungan dalam opini yang dihasilkan dan/atau untuk memberikan saran kepada manajemen atas pengendalian internal yang ada.

 

 

Cobit memiliki 4 Cakupan Domain :

1. Perencanaan dan Organisasi (Plan and Organise)

Domain ini mencakup strategi dan taktik yang menyangkut identifikasi tentang bagaimana TI dapat memberikan kontribusi terbaik dalam pencapaian tujuan bisnis organisasi sehingga terbentuk sebuah organisasi yang baik dengan infrastruktur teknologi yang baik pula.

2. Pengadaan dan Implementasi (Acquire and Implement)

Untuk mewujudkan strategi TI, solusi TI perlu diidentifikasi, dibangun atau diperoleh dan kemudian diimplementasikan dan diintegrasikan dalam proses bisnis.

3. Pengantaran dan Dukungan (Deliver and Support)

Domain ini berhubungan dengan penyampaian layanan yang diinginkan, yang terdiri dari operasi pada security dan aspek kesinambungan bisnis sampai dengan pengadaan training.

4. Pengawasan dan Evaluasi (Monitor and Evaluate)

Semua proses TI perlu dinilai secara teratur dan berkala bagaimana kualitas dan kesesuaiannya dengan kebutuhan kontrol.

Keempat domain tersebut diatas kemudian dijabarkan menjadi 34 faktor resiko yang harus dievaluasi jika ingin diperoleh suatu kesimpulan mengenai seberapa besar kepedulian manajemen terhadap teknologi informasi, serta bagaimana teknologi informasi dapat memenuhi kebutuhan manajemen akan informasi.

 gambar kerangka corbit

Gambar Kerangka COBIT

SUMBER :

http://liapsa.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/folder/0.5

http://lana.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/27831/supl-minggu8-perbandingan-standar-pengendalian-internal-coso-cobit-soa-basel-ii-dan-iso-17799.pdf

December 1, 2012

SISITEM INFORMASI YANG PERLU DILINDUNGI

Filed under: berbagi ilmu — andriedwicn @ 8:43 am

Saya sependapat dengan penulis pada http://feardao.blogspot.com/2012/11/untuk-mengamankan-sustu-sistem.html yang mengulas tentang sistem informasi yang perlu dilindungi. Pada situs itu dituliskan :

Keamanan informasi memproteksi informasi dari ancaman yang luas untuk memastikan kelanjutan usaha, memperkecil rugi perusahaan dan memaksimalkan laba atas investasi dan kesempatan usaha. Manajemen sistem informasi memungkinkan data untuk terdistribusi secara elektronis, sehingga diperlukan sistem untuk memastikan data telah terkirim dan diterima oleh user yang benar. Yang perlu dilindungi dalam mengamankan sistem informasi menurut saya adalah :

-       Aset data

-       Jaringan yang berkaitan dengan sistem informasi

-       Benda-benda fisik yang digunakan dalam sistem informasi

-       Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan sistem informasi

CARA UNTUK MENGONTROL BAHWA SISTEM INFORMASI SUDAH TERLINDUNGI DENGAN BAIK

Filed under: berbagi ilmu — andriedwicn @ 8:35 am

Dalam salah satu situs yang terdapat di google telah dijelaskan dengan baik cara untuk mengontrol bahwa Sistem Informasi sudah terlindungi dengan Baik.
Seperti pada situs http://pranatha3.blogspot.com/2012/11/cara-mengontrol-sistem-informasi-yang_26.html yang berisi :

1. KONTROL ADMINISTRATIF
untuk menjamin bahwa seluruh kerangka control dilaksanakan sepenuhnya.
Mencakup hal-hal berikut:
- Mempublikasikan kebijakan control.

- Prosedur yang bersifat formal dan standar pengoperasian disosialisasikan dan   dilaksanakan dengan tegas.

- Perekrutan pegawai dengan orientasi pembinaan, dan pelatihan yang diperlukan.

 

 

2. PEMBATASAN AKSES TERHADAP DATA
Akses terhadap ruangan yang menjadi pusat data dibatasi sesuai dengan wewenang yang telah ditentukan.

 
3. KONTROL TERHADAP PERSONEL PENGOPERASI
Dokumen yang berisi prosedur-prosedur harus disediakan dan berisi pesoman-pedoman untuk melakukan suatu pekerjaan. Pedoman-pedoman ini harus dijalankan dengan tegas.

 
4. KONTROL TERHADAP PERALATAN
Kontrol terhadap peralatan-peralatan perlu dilakukan secara berkala dengan tujuan agar kegagalan peralatan dapat diminimumkan.

 
5. KONTROL TERHADAP PENYIMPANAN ARSIP
Kontrol ini untuk memastikan bahwa setiap pita magnetic yang digunakan untuk pengarsipan telah diberi label dengan benar dan disimpan dengan tata cara yang sesuai.

 
6. KONTROL TERHADAP AKSES INFORMASI
Ada kemungkinan bahwa seseorang yang tak berhak terhadap suatu informasi berhasil membaca informasi tersebut melalui jaringan (dengan menggunakan teknik sniffer).

Untuk mengantisipasi keadaan seperti ini, alangkah lebih baik sekiranya informasi tersebut dikodekan dalam bentuk yang hanya bisa dibaca oleh yang berhak. Studi tentang cara mengubah suatu informasi ke dalam bentuk yang tak dapat dibaca oleh orang lain dikenal dengan istilah kriptografi.

Adapun sistemnya disebut sistem kripto. Secara lebih khusus, proses untuk mengubah teks asli (cleartext atau plaintext) menjadi teks yang telah dilacak (cliphertext) dinamakan enskripsi, sedangkan proses kebalikannya, dari chiphertext menjadi cleratext, disebut dekrpisi. Dua teknik yang popular untuk melakukan enskripsi yaitu DES dan public-key encryption.

 
7. Kontrol Terhadap Perlidungan Terakhir
Kontrol terhadap perlindungan terakhir dapat berupa:
- Rencana pemulihan terhadap bencana.
- Asuransi.
Asuransi merupakan upaya untuk mengurangi kerugian sekiranya terjadi bencana.

 
8. KONTROL APLIKASI
Kontrol aplikasi adalah kontrol yang diwujudkan secara sesifik dalam suatu aplikasi sistem informasi. Wilayah yang dicakup oleh kontrol ini meliputi:
- KONTROL MASUKAN (Input)
Kontrol masukan digunakan untuk menjamin keakurasian data, kelengkapan masukan (inputan), dan validasi terhadap masukan (inputan).

- KONTROL PEMROSESAN
Kesalahan salam pemrosesan bisa terjadi sekalipun program dibuat dengan hati-hati agar bebas dari kesalahan. Kesalahan juga bisa terjadi karena gangguan pada komponen-komponen pemrosesan. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap kebenaran hasil pemrosesan kadang-kadang perlu dilakukan sehingga kala terjadi hal-hal yang tidak benar segera bisa diketahui.

Kontrol proses antara lain dilakukan dengan mencantumkan total kontrol, berupa nilai total semua transaksi. Ada pula yang mencantumkan jumlah rekaman dengan maksud untuk dicocokkan dengan jumlah transaksi.

- KONTROL KELUARAN (Output)
Kontrol keluaran dilakukan secara manual untuk memastikan bahwa hasil pemrosesan memang sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dilakukan dengan melaksanakan pengamatan terhadap dokumen-dokumen dan laporan-laporan yang dihasilkan oleh komputer didasarkan pada kebenaran informasi, otorisasi, dan kerahasiaan informasi.

- KONTROL BASIS DATA
Kontrol terhadap basis data antara lain dengan cara:
· Penerapan kebijakan backup dan recovery.

· Penanganan transaksi melalui mekanisme rollback dan commit. (rollback adalah kemampuan basis data yang memungkinkan pengembalian ke keadaan sebelum sebuah transaksi dimulai jika suatu transaksi tidak berjalan dengan sempurna, sedangkan commit digunakan untuk memastikan bahwa data benar-benar teah dimutakhirkan pada basis data sekiranya sebuah transaksi berlangsung dengan sempurna.

· Otorisasi akses, yang mengatur orang tertentu hanya bisa melakukan tindakan tertentu pada berkas tertentu.

- KONTROL TELEKOMUNIKASI
Telekmunikasi merupakan komponen yang paling lemah dalam sistem informasi. Penyadapan informasi dapat dilakukan melalui sarana ini dengan cara menyergap gelombang radio dalam sistem tanpa kabel (wireless) atau dengan cara menyadap jalur fisik dalam jaringan.
Untuk mengantisipasi keadaan seperti ini, kontrol terhadap telekomunikasi dapat dilakukan dengan cara mengenkripsi informasi sehingga penyadap tidak dapat membaca informasi yang sesungguhnya. Teknik checksum juga bisa diterapkan pada data yang vital untuk mendeteksi apakah telah terjadi perubahan pada data atau tidak.

Pelaksanaan Program Keamanan

Filed under: berbagi ilmu — andriedwicn @ 8:16 am

Pelaksanaan Program Keamanan (Conducting a Security Program)

Langkah-langkah utama pelaksanaan Program keamanan yaitu:

1

Gambar 1. Langkah Utama dalam Pelaksanaan Program Keamanan

 

Persiapan Rencana Pekerjaan (Preparation of a Project Plan)

Perencanaan proyek untuk tinjaun kemanan mengikuti item sebagai berikut :

  1. Tujuan Review
  2. Ruang Lingkup (Scope) Review
  3. Tugas yang harus dipenuhi
  4. Organisasi dari Tim Proyek
  5. Sumber Anggaran (Pendanaan) dan
  6. Jadwal untuk Menyelesaikan Tugas

 

 

Identifikasi Kekayaan (Identification of asset)

Katagori asset :

  1. Personnel (End users, Analyst, Programmers, Operators, Clerks, Guards)
  2. Hardware (Mainfarme, Minicomputer, Microcomputer, Disk, Printer, Communication Lines, Concentrator, Terminal)
  3. Fasilitas (Furniture, Office space, Computer room, Tape storage rack)
  4. Dokumentasi (System and program doc., Database doc., Standards plans, Insurance policies, Contracts)
  5. Persediaan (Negotiable instrument, Preprinted forms, Paper, Tapes, Cassettes)
  6. Data/Informasi (Master files, Transaction files, Archival files)
  7. Software Aplikasi (Debtors, Creditors, Payroll, Bill-of-materials, Sales, Inventory)
  8. Sistem Software (Compilers, Utilities, DBMS, OS, Communication Software, Spreadsheets)

 

 

Penilaian Kekayaan (Valuation of asset)

Langkah ke tiga adalah penilaian kekayaan, yang merupakan langkah paling sulit. Parker (1981) menggambarkan ketergantungan penilaian pada siapa yang ditanya untuk memberikan penilaian, cara penilaian atas kekayaan yang hilang (lost), waktu periode untuk perhitungan atas hilangnya kekayaan, dan umur asset.

2

Gambar 2. Faktor Efek Penilaian SI Keamanan

 

 

Identifikasi Ancaman-ancaman (Threats Identification)

Lapisan jenis ancaman aset SI

 

3
Gambar 3. Lapisan Jenis Ancaman Aset SI

 

Sumber ancaman Eksternal :

  1. Nature / Acts of God
  2. H/W Suppliers
  3. S/W Suppliers
  4. Contractors
  5. Other Resource Suppliers
  6. Competitors (Sabotage, Espionage, Lawsuits, Financial distress throughfair or unfair competition)
  7. Debt and Equity Holders
  8. Unions (Strikes, Sabotage, Harassment)
  9. Governmnets
  10. Environmentalist (Harassment/gangguan, Unfavorable publicity)
  11. Criminals/Hackers (Theft, Sabotage, Espionage, Extortion)

 

Sumber ancaman Internal :

  1. Management, contoh kesalahan dalam penyediaan sumber daya, perencanaan dan control yang tidak cukup.
  2. Employee, contoh Errors, Theft (pencurian), Fraud (penipuan), Sabotase, Extortion (pemerasan), Improper use of service (penggunaan layanan yg tidak sah)
  3. Unreliable system, contoh Kesalahan H/W, kesalahan S/W, kesalahan fasilitas.

 

 

Penilaian Kemungkinan Ancaman (Threats LikeIihood Assessment)

Contoh, perusahaan asuransi dapat menyediakan informasi tentang kemungkinan terjadinya kebakaran api dalam satu waktu periode tertentu.

 

 

Analisis Ekspose (Exposures analysis)

Tahap analisis ekspose terdiri dari 4 tugas yaitu :

  1. Identification of the controls in place
  2. Assessment of the reliability of the controls in place
  3. Evaluation of the likelihood that a threat incident will be successful
  4. Assess the resulting loss if the threat is successful

Tugas utama tahap analisis ekspose dan gbr.5.6. Ancaman, keandalan kontrol, cakupan control, dan ekspose

4

Gambar 4. Tugas Utama Tahap Analisis Ekspose

5

Gambar 5.  Ancaman, Keandalan Kontrol, Cakupan Control, dan Ekspose

 

 

SUMBER :

http://liapsa.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/folder/0.5

PELAPISAN SOSIAL DAN KESAMAAN DRAJAT

Filed under: ilmu sosial dasar — andriedwicn @ 7:29 am

PELAPISAN SOSIAL

Pengertian Pelapisan Sosial

Tratifikasi atau Stratification berasal dari kata strata atau stratum yang berarti lapisan. Definisi stratifikasi/ pelapisan masyarakat adalah :

Menurut Pitirim A. Sorokin adalah perbedaan penduduk atau masyarakat kedalam kelas-kelas yag tersusun secara bertingkat/ hierarchies.

Theodorson dkk, dalam dictionary sociology menyatakan pelapisan masyarakat berarti jenjang status dan peranan yang relatif permanen yang terdapat dalam sistem sosial (dari kelompok kecil sampai masyarakat) dalam hal pembedaan hak, pengaruh dan kekuasaan.

 

Terjadinya Pelapisan Sosial

a. Terjadi dengan Sendirinya.

Proses ini berjalan sesuai dengan pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Adapun orang-orang yang menduduki lapisan tertentu dibentuk bukan berdaarkan atas kesengajaan yang disusun sebelumnya oleh masyarakat itu, tetapi berjalan secara alamiah dengan sendirinya.

Oleh karena sifanya yang tanpa disengaja inilah maka bentuk pelapisan dan dasar dari pada pelaisan ini bervariasi menurut tempat, waktu dan kebudayaan masyarakat dimanapun sistem itu berlaku. Pada pelapisan yang terjadi dengan sendirinya, maka kedudukan seseorang pada suatu strata tertentu adalah secara otomatis, misalnya karena usia tua, karena pemilikan kepandaian yang lebih, atau kerabat pembuka tanah, seseorang yang memiliki bakat seni, atau sakti.

b. Terjadi dengan Disengaja

Sistem palapisan ini disusun dengan sengaja ditujuan untuk mengejar tujuan bersama. Didalam pelapisan ini ditentukan secar jelas dan tegas adanya wewenang dan kekuasaan yang diberikan kepada seseorang.

Dengan adanya pembagian yang jelas dalam hal wewenang dan kekuasaanini, maka didalam organisasi itu terdapat peraturan sehingga jelas bagi setiap orang yang ditempat mana letakknya kekuasaan dan wewenang yang dimiliki dan dalam organisasi baik secar vertical maupun horizontal.sistem inidapat kita lihat misalnya didalam organisasi pemeritnahan, organisasi politik, di perusahaan besar.

Didalam sistem organisasi yang disusun dengan cara ini mengandung dua sistem ialah :

1. Sistem Fungsional

Merupakan pembagian kerja kepada kedudukan yang tingkatnya berdampingan dan harus bekerja sama dalam kedudukan yang sederajat, misalnya saja didalam organisasi perkantoran ada kerja sama antara kepala seksi, dan lain-lain

2. Sistem Scalar

Merupakan pembagian kekuasaan menurut tangga atau jenjang dari bawah ke atas (vertical).

 

Perbedaan Sistem Pelapisan pada Masyarakat

1. Sistem Pelapisan Masyarakat Tertutup

Perpindahan anggota masyarakat kelapisan lain baik keatas maupun bawah tidak mungkin terjadi kecuali hal-hal istimewa. Satu satunya jalan menjadi satu anggota dari suatu lapisan masyarakat adalah kelahiran. Ini dapat ditemui di India dengan sistem kasta yaitu :

  1. Brahmana / golongan pedeta, kasta tertinggi
  2. Ksatria, golongan bangsawan dan tentara sebagai lapisa kedua
  3. Waisya, kasta golongan pedagang
  4. Sudra, kasta dari golongan rakyat jelata
  5. Paria adalah golongan yang tidak mempunyai kasta yaitu gelandangan, kaum peminta.

2. Sistem Masyarakat Terbuka

Setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk naik ke lapisan atas maupun jatuh pada lapisan bawah. Kedudukan yang diperoleh berdasarkan atas usaha sendiri / achieved status.

 

Teori tentang Pelapisan Sosial

  1. Masyarakat terdiri dari kelas atas/ upper class, dan kelas bawah/ lower class
  2. Masyarakat terdiri dari 3 kelas, upper class, middle class, lower class
  3. Masyarakat terdiri dari upper class, upper middle class, lower middle class, lower class

Teori tentang pelapisan masyarakat menurut para ahli :

  1. Aristoteles, yaitu tiap negara terdapat tiga unsur yaitu mereka yang kaya sekali, mereka yang melarat sekali dan mereka yang berada di tengahnya.
  2. Prof. Dr. Selo sumarjan  dan Soelaiman Soemardi SH.MA : selama dalam masyarakat ada yang dihargai oleh masyarakat itu  maka barang itu akan menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya sistem berlapis-lapis dalam masyarakat.
  3. Vilfredo Pareto, sarjana Italia menyebutkan bahwa ada dua kelas yang berbeda setiap waktu yaitu golongan elit dan non elit. Pangkal perbedaan adalah kecakapan, watak, keahlian, dan kapasitas orang yang berbeda-beda.
  4. Gaotano Mosoa, seorang sarjana Italia menyebutkan bahwa dalam masyarakat selalu muncul dua kelas yaitu kelas pemerintah dan kelas yang diperintah.
  5. Karl Max, mengatakan ada dua macam kelas dalam masyarakat yaitu kelas yang memiliki tanah dan alat-alat produksi lainnya dan kelas yang hanya memiliki tenaga untuk disumbangkan dalam prosesproduksi.

Ukuran atau kriteria dalam menggolongkan masyarakat kedalam pelapisan sosial adalah:

  1. Ukuran kekayaan, orang memiliki kekayaan terbanyak masuk dalam kelas teratas.
  2. Ukuran kekuasaan, orang yang memiliki wewenang terbesar menempati lapisan sosial teratas.
  3. Ukuran kehormatan, orang-orang yang paling disegani mendapat atau menduduki lapisan sosial teratas.
  4. Ukuran ilmu pengetahuan.

 

KESAMAAN DRAJAT

Kesamaan Drajat

Cita-cita kesamaan derajat sejak dulu telah diidam-idamkan oleh manusia. Agama mengajarkan bahwa setiap manusia adalah sama. PBB juga mencita-citakan adanya kesamaan derajat. Terbukti dengan adanya Universal Declaration of Human Right, yang lahir tahun 1948 menganggap bahwa manusia mempunyai hak yang dibawanya sejak lahir yang melekat pada dirinya. Beberapa hak itu dimiliki tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau kelamin, karena itu bersifat asasi serta universal.

Indonesia, sebagai Negara yang lahir sebelum declaration of human right juga telah mencantumkan dalam paal-pasal UUD 1945 hak-hak azasi manusia. Pasal 2792) UUD 1945 menyatakan bahwa, tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 29(2) menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

 

Pasal-Pasal tentang Persamaan Drajat

Mengenai persamaan hak ini dicantumkan dalam pernyataan sedunia tentang  hak-hak (asasi) manusia atau Universitas Declaration of Human Right (1948) seperti pada:

Pasal 1             : Sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang  sama. Mereka dikaruniai akal budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

Pasal 2 ayat 1  :  Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang   tercantum dalam pernyataan ini dengan tidak ada kecuali apapun, seperti misalnya bangsa, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain dalam persaudaraan.

Pasal 7             : Sekalian orang adalah sama terhadap undang-undang dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tak ada perbedaan…dst

 

Pokok Hak Asasi Dalam UUD 45

Mengenai persamaan derajat dan hak tercantum jelas dalam UUD 1945 dalam pasal-pasal

Pasal 27 ayat 1, berisi mengenai kewajiban dasar dan hak asasi yang dimiliki warga negara yaitu menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan.

Pasal 27 ayat 2, berisi mengenai hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28, ditetapkan bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pikiran baik lisan dan tulisan.

Pasal 29 ayat 2, kebebasan memeluk agama bagi penduduk yang dijamin oleh negara.

Pasal 31 ayat 1 dan 2 yang mengatur hak asasi mengenai pengajaran.

 

 

ELITE DAN MASSA

Pengertian Elite

Pengertian elite secara umum, menunjukkan sekelompok orang yang dalam masyarakat menempati kedudukan tinggi. Sedangkan dalam arti lebih khusus yaitu sekelompok orang-orang terkemuka dibidang-bidang tertentu dan khususnya golongan kecil yang memegang kekuasaan. Dalam cara pemakaiannya yang lebih umum elite dimaksudkan posisi dalam masyarakat di puncak struktur-struktur sosial yang terpenting, yaitu posisi tinggi dalam ekonomi, pemerintahan aparat kemiliteran, politik, agama, pengajaran dan pekerjaan-pekerjaan dinas.

 

 

Fungsi Elite dalam Memegang Strategi

Ada 2 kecenderungan yang digunakan untuk menentukan elite dalam masyarakat yaitu, menitik beratkan pada fungsi sosial, dan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat moral, kecenderungan penilaian ini melahirkan 2 macam elite yaitu elite internal dan elite eksternal. Elite internal menyangkut integrasi moral serta solidaritas sosial, sopan santun dan keadaan jiwa. Elite eksternal meliputi pencapaian tujuan dan adaptasi berhubungan dengan problema-problema yang memperlihatkan sifat keras masyarakat lain atau masa depan tak tentu. Elite sebagai pemegang strategi dibedakan menjadi :

  1. Elite politik, elite yang berkuasa mencapai tujuan. Yang paling berkuasa disebut elite segala elite.
  2. Elite ekonomi, militer, diplomatik dan cendekiawan
  3. Elite agama, filsuf, pendidik dan pemuka masyarakat
  4. Elite yang dapat memberikan kebutuhan psikologis seperti artis, penulis, tokoh film, olahragawan, tokoh hiburan dsb.

 

 

Pengertian Massa

Istilah massa digunakan untuk menunjukkan suatu pengelompokan kolektif yang elementer dan spontan. Hal-hal yang penting dalam massa :

  1. Berasal dari semua lapisan masyarakat atau strata sosial
  2. Merupakan kelompok yang anonim, atau tersusun dari individu-individu yang anonim
  3. Sedikit sekali interaksi atau bertukar pengalaman antar anggotanya
  4. Very loosely organized tidak bisa bertindak secara bulat seperti suatu kesatuan

 

 

Ciri-ciri Massa

Ciri-ciri massa adalah :

  1. Keanggotaannya berasal dari semua lapisan masyarakat atau strata sosial, meliputi orang-orang dari berbagai posisi kelas yang berbeda, dari jabatan kecakapan, tignkat kemakmuran atau kebudayaan yang berbeda-beda. Orang bisa mengenali mereka sebagai masa misalnya orang-orang yang sedang mengikuti peradilan tentang pembunuhan misalnya malalui pers.
  2. Massa merupakan kelompok yagn anonym, atau lebih tepat, tersusun dari individu-individu yang anonym.
  3. Sedikit interaksi atau bertukar pengalaman antar anggota-anggotanya

 

 

SUMBER :

http://ocw.gunadarma.ac.id/course/letters/study-program-of-english-literature-s1/ilmu-sosial-dasar/pelapisan-sosial-dan-kesamaan-derajat

http://mawar.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/23924/BABVIPelapisansosial.doc+ definisi+pelapisan+sosial+gunadarma

WARGANEGARA DAN NEGARA

Filed under: ilmu sosial dasar — andriedwicn @ 7:23 am

HUKUM, NEGARA DAN PEMERINTAH

Pengertian Hukum

Menurt Para Ahli :

  1. MENURUT Dr. O. NOTOHAMIDJOJO, SH

Hukum adalah kompleks peraturan yang tertulis dan tidak tertulis, yang biasanya bersifat memaksa terhadap kelakuan manusia di dalam masyarakat, yang berlaku dalam berjenis lingkungan hidup dan masyarakat negara (serta antar negara) dengan tujuan mewujudkan keadilan, tata serta damai.

  1. MENURUT H.M.N. PURWOSUTJIPTO, SH

Hukum adalah keseluruhan Norma, yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut

Secara Umum :

Hukum adalah keseluruhan norma yang oleh penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat tertentu, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut.

 

 

Sifat dan Ciri Hukum

Sifat Hukum :

Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Ia merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata-tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mematuhinya.

Ciri-Ciri Hukum :

  1. Terdapat perintah dan/atau larangan.
  2. Perintah dan/atau larangan itu harus dipatuhi setiap orang.

Hukum / Pidana ada 2 :

1. Pidana pokok, terdiri dari:

–     Pidana mati

–     Pidana penjara

–     Pidana kurungan

–     Pidana denda (pengganti hukum kurungan)

–     Pidana tutupan

2. Pidana tambahan, terdiri dari:

–     Pencabutan hak-hak tertentu

–     Penyitaan barang-barang tertentu

–     Pengumuman keputusan hakim

 

 

Sumber-Sumber Hukum

  1. Sumber Hukum dalam Arti Materiil

Faktor-faktor yang turut serta menentukan isi hukum. Faktor-faktor kemasyarakatan yang mempegaruhi pembentukan hukum yaitu:

  • Stuktural ekonomi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat antara lain: kekayaan alam, susunan geologi, perkembangan-perkembangan perusahaan dan pembagian kerja.
  • Kebiasaan yang telah membaku dalam masyarakat yang telah berkembang dan pada tingkat tertentu ditaati sebagai aturan tinglkah laku yang tetap.
  • Hukum yang berlaku
  • Tata hukum negara-negara lain
  • Keyakinan tentang agama dan kesusilaan
  • Kesadaran hukum
  1. Sumber Hukum dalam Arti Formil

Masalah prosedur atau cara pembentukanya, terdiri dari:

  • Sumber hukum dalam arti formal yang tertulis

Undang-undang :

  1. UU dalam arti material: keputusan penguasa yang dilihat dari segi  isinya mempunyai kekuatan mengikat umum mis. UU Teroisme, UU Pailit.
  2. UU dalam arti formal : keputusan penguasa yang diberi nama UU disebabkan bentuk yang menjadikannya UU, mis UU APBN
  • Sumber hukum dalam arti formal yang tidak tertulis

Prof. Soepomo dalam catatan mengenai pasal 32 UUD 1950 berpendapat bahwa “ Hukum adat adalah synonim dengan hukum tidak tertulis dan hukum tidak tertulis berarti hukum yang tidak dibentuk oleh sebuah badan legislatif yaitu hukum yang hidup sebagai konvensi di badan –badan hukum negara (DPR, DPRD, dsb), hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim dan hukum kebiasaan yang hidup dalam masyarakat.

 

 

Pembagian Hukum

Hukum menurut bentuknya dibedakan antara hukum tertulis dan hukum tak tertulis. Hukum Tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundangan. Sedangkan Hukum Tak Tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan dalam masyarakat tetapi tidak tertulis (disebut hukum kebiasaan).

Apabila dilihat menurut isinya, hukum dapat dibagi dalam Hukum Privat dan Hukum Publik. Hukum Privat (Hukum Sipil), yaitu hukum yang mengatur hubunganhubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan, misal Hukum Perdata. Adapun Hukum Publik (Hukum Negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara Negara dengan perseorangan (warga negara).

Hukum Publik terdiri dari :

  1. Hukum Tata Negara, yaitu hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintahan suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapannya satu sama lain, dan hubungan antara Negara (Pemerintah Pusat) dengan bagian-bagian negara (daerah-daerah swantantra).
    1. Hukum Administrasi Negara (Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Tata Pemerintahan), yaitu hukum yang mengatur cara-cara menjalankan tugas (hak dan kewajiban) dari kekuasaan alatalat perlengkapan negara.
    2. Hukum Pidana (Pidana = hukuman), yaitu hukum yang mengatur perbuatanperbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa yang melanggarnya serta mengatur bagaimana cara-cara mengajukan perkara-perkara ke muka pengadilan.
    3. Hukum Internasional, yang terdiri dari Hukum Perdata Internasional dan Hukum Publik Internasional. Hukum Perdata Internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan-hukum antara warga negarawarga negara sesuatu bangsa dengan warga negara-warga negara dari negara lain dalam hubungan internasional. Hukum Publik Internasional (Hukum Antara Negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara yang satu dengan negara-negara yang lain dalam hubungan internasional.

 

 

Pengertian Negara

Negara berasal dari kata State (Inggris), Staat (Belanda), dan Etat (Prancis) yang sama-sama asalnya dari bahasa latin Status atau Statum yang berarti keadaan atau sesuatu yang bersifat yang tegak dan tetap.

Berikut pendapat para tokoh mengenai definisi negara.

  1.      Menurut John Locke(1632-1704) dan Rousseau(1712-1778), negara adalah suatu badan atau organisasi hasil dari pada perjanjian masyarakat.
  2.     Menurut Max Weber, negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.
  3.     Menurut Mac Iver, suatu negara harus mempunyai tiga unsur pokok, yaitu wilayah, rakyat dan pemerintahan.
  4.     Menurut Roger F. Soleau, negara merupakan alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama yang diatasnamakan masyarakat.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa negara adalah suatu badan atau organisasi tertinggi yang mempunyai wewenang untuk mengatur hal-hal yang berkaitan untuk kepentingan orang banyak serta mempunyai kewajiban-kewajiban untuk melindungi, mensejahterakan masyarakatnya dan sebagainya. Dapat dikatakan menjadi suatu negara bila terdapat wilayah, rakyat dan pemerintahan. Unsur pelengkap suatu negara ialah diakui kedaulatannya oleh negara lain.

 

 

Tugas Utama Negara

Negara merupakan alat (agency) atau wewenang (authory) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Oleh karena itu Negara mempunyai dua tugas yaitu :

  1. Mengatur dan mengendalikan gejala-gejala kekuasaan yang asosial, artinya yang bertentangan satu sama lain supaya tidak menjadi antagonisme yang membahayakan.
  2. Mengorganisasi dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan kearah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhny atau tujuan sosial.

 

 

Sifat-Sifat Negara

Sifat organisasi negara berbeda dengan organisasi lainnya. Sifat negara antara lain :

  1. Sifat Memaksa

Tiap-tiap negara dapat memaksakan kehendaknya, baik melalui jalur hukum maupun melalui jalur kekuasaan.

  1. Sifat Monopoli

Setiap negara menguasai hal-hal tertentu demi tujuan negara tersebut tanpa ada saingan.

  1. Sifat Totalitas

Segala hal tanpa terkecuali menjadi kewenangan negara. Contoh : semua orang harus membayar pajak, semua orang sama di hadapan hukum dan lainnya.

Negara merupakan wadah yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan bakat dan potensinya. Negara dapat memungkinkan rakyatnya maju berkembang melalui pembinaan.

 

 

Bentuk Negara

a.   Negara Kesatuan (Unitaris)

Negara Kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri (kabinet), dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Ciri utama negara kesatuan adalah supremasi parlemen pusat dan tiadanya badan-badan lain yang berdaulat.

Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam sistem, yaitu:

  1. Sentralisasi, dan
  2. Desentralisasi.

Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak berwewenang membuat peraturan-peraturan sendiri dan atau mengurus rumah tangganya sendiri.

Keuntungan sistem sentralisasi:

  1. Adanya keseragaman (uniformitas) peraturan di seluruh wilayah negara;
  2. Adanya kesederhanaan hukum, karena hanya ada satu lembaga yang berwenang membuatnya;
  3. Penghasilan daerah dapat digunakan untuk kepentingan seluruh wilayah negara.

Kerugian sistem sentralisasi:

  1. Bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat, sehingga sering menghambat kelancaran jalannya pemerintahan;
  2. Peraturan/ kebijakan dari pusat sering tidak sesuai dengan keadaan/ kebutuhan daerah;
  3. Daerah-daerah lebih bersifat pasif, menunggu perintah dari pusat sehingga melemahkan sendi-sendi pemerintahan demokratis karena kurangnya inisiatif dari rakyat;
  4. Rakyat di daerah kurang mendapatkan kesempatan untuk memikirkan dan bertanggung jawab tentang daerahnya;
  5. Keputusan-keputusan pemerintah pusat sering terlambat.

Dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (otonomiswatantra). Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi.

Keuntungan sistem desentralisasi:

  1. Pembangunan daerah akan berkembang sesuai dengan ciri khas daerah itu sendiri;
  2. Peraturan dan kebijakan di daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah itu sendiri;
  3. Tidak bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat, sehingga pemerintahan dapat berjalan lancar;
  4. Partisipasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap daerahnya akan meningkat;
  5. Penghematan biaya, karena sebagian ditanggung sendiri oleh daerah.

Sedangkan kerugian sistem desentralisasi adalah ketidakseragaman peraturan dan kebijakan serta kemajuan pembangunan.

b.   Negara Serikat (Federasi)

Negara Serikat adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Kendati negara-negara bagian boleh memiliki konstitusi sendiri, kepala negara sendiri, parlemen sendiri, dan kabinet sendiri, yang berdaulat dalam negara serikat adalah gabungan negara-negara bagian yang disebut negara federal.

Setiap negara bagian bebas melakukan tindakan ke dalam, asal tak bertentangan dengan konstitusi federal. Tindakan ke luar (hubungan dengan negara lain) hanya dapat dilakukan oleh pemerintah federal.

Ciri-ciri negara serikat/ federal:

  1. Tiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, dewan menteri (kabinet) demi kepentingan negara bagian;
  2. Tiap negara bagian boleh membuat konstitusi sendiri, tetapi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara serikat;
  3. Hubungan antara pemerintah federal (pusat) dengan rakyat diatur melalui negara bagian, kecuali dalam hal tertentu yang kewenangannya telah diserahkan secara langsung kepada pemerintah federal.

Dalam praktik kenegaraan, jarang dijumpai sebutan jabatan kepala negara bagian (lazimnya disebut gubernur negara bagian). Pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan negara bagian ditentukan oleh negara bagian, sehingga kegiatan pemerintah federal adalah hal ikhwal kenegaraan selebihnya (residuary power).

Pada umumnya kekuasaan yang dilimpahkan negara-negara bagian kepada pemerintah federal meliputi:

  1. Hal-hal yang menyangkut kedudukan negara sebagai subyek hukum internasional, misalnya: masalah daerah, kewarganegaraan dan perwakilan diplomatik;
  2. Hal-hal yang mutlak mengenai keselamatan negara, pertahanan dan keamanan nasional, perang dan damai;
  3. Hal-hal tentang konstitusi dan organisasi pemerintah federal serta azas-azas pokok hukum maupun organisasi peradilan selama dipandang perlu oleh pemerintah pusat, misalnya: mengenai masalah uji material konstitusi negara bagian;
  4. Hal-hal tentang uang dan keuangan, beaya penyelenggaraan pemerintahan federal, misalnya: hal pajak, bea cukai, monopoli, matauang (moneter);
  5. Hal-hal tentang kepentingan bersama antarnegara bagian, misalnya: masalah pos, telekomunikasi, statistik.

 

 

Unsur-unsur Negara

Unsur-unsur pokok untuk dapat membentuk suatu negara adalah :

  1. Penduduk
    Penduduk adalah warga negara yang mempunyai tempat tinggal serta mempunyai kesepakatan diri untuk bersatu. Yang dimaksud dengan warga negara adalah penduduk asli Indonesia (pribumi) dan penduduk negara lain yang sedang berada di Indonesia untuk bisnis, wisata dan sebagainya.
  2. Wilayah
    Wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Dapat dikatakan menjadi unsur utama pembentuk negara apabila wilayah tersebut mempunyai batas atau teritorial yang jelas atas darat, laut dan udara.
  3. Pemerintah
    Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.

 

 

Tujuan Negara Republik Indonesia

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdapat dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial …”.

Dari rumusan tersebut, tersirat adanya tujuan nasional/Negara yang ingin dicapai sekaligus merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh Negara, yaitu:

  1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
  2. Memajukan kesejahteraan umum;
  3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
  4. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

 

 

Pengertian Pemetintah

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan. Sama halnya, terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia.

 

 

Perbedaan Pemerintahan dengan Pemerintah

Pemerintah :  Organisasi yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, politik suatu negara/bagian – bagiannya.

Pemerintahan :  Wadah orang yang mempunyai kekuasaaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri.

 

 

WARGA NEGARA DAN NEGARA

Pengertian Warga Negara

Pengertian warga negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu.

Pengertian Warga negara diartikan dengan orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara serta mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu negara, yakni peserta dari suatu perssekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama.

Dalam konteks Indonesia, istilah warga negara (sesuai dengan UUD 1945 pasal 26) dimaksud untuk bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara Indonesia.

Dalam pasal 1 UU No. 22/1958 bahwa warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan/atau perjanjian-perjanjian dan/atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia.

 

 

Kriteria Menjadi Warga Negara

Untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi warganegara, digunakan dua kriteria :

  1. Kriterium kelahiran.
    1. Kriterium kelahiran menurut asas keibubapaan atau disebut juga Ius Sanguinis.

Didalam asas ini seorang memperoleh kewarganegaraann suatu Negara berdasarkan asa kewarganegaraan orang tuanya, dimanapun ia dilahirkan.

  1. Kriterium kelahiran menurut asas tempat kelahiran atau Ius Soli.

Didalam asas ini seseorang memperoleh kewarganegaraannya berdasarkan Negara tempat dimana dia dilahirkan, meskipun orang tuanya bukan warganegara dari Negara tersebut.

  1. Naturalisasi atau pewarganegaraan, adalah suatu proses hukum yang menyebabkan seseorang dengan syarat-syarat tertentu mempunyai kewarganegaraan Negara lain.

 

 

Pasal tentang Warga Negara

Warganegara Indonesia menurut Pasal 4 UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI adalah:

  1. Setiap orang yang berdasarkan peraturan per – undang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah RI dengan negara lain sebelum UU ini berlaku sudah menjadi WNI.
  2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu WNI.
  3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNA.
  4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI.
  5. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.
  6. Anak yang baru lahir dan ditemukan di wilayah negara RI selama ayah dan ibunya tidak diketahui.
  7. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara RI dari seorang ayah dan Ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaan kepada anak yang bersangkutan.
  8. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Dahulu istilah warga negara seringkali disebut hamba atau kawula negara yang dalam bahasa inggris (object) berarti orang yang memiliki dan mengabdi kepada pemiliknya.
AS Hikam mendifinisikan bahwa warga negara yang merupakan terjemahan dari citizenship adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri.

Sedangkan Koerniatmanto S, mendefinisikan warga negara dengan anggota negara. Sebagai anggota negara, seorang warga negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya.Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya.

Dalam konteks Indonesia, istilah warga negara (sesuai dengan UUD 1945 pasal 26) dikhususkan untuk bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Dalam pasal 1 UU No. 22/1958 bahwa warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan/atau perjanjian-perjanjian dan/atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia.

 

 

Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

Beberapa hak dan kewajiban tersebut antara lain:

Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal ini menunjukkan asas keadilan sosial dan kerakyatan.

Hak membela negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”

Selain itu, dalam Pasal 30 ayat (1) juga dinyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”.

Hak berpendapat, berserikat dan berkumpul, seperti yang tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Hak kebebasan beragama dan beribadat sesuai dengan kepercayaannya, sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945, di Pasal 29 ayat (2) dinyatakan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.”

Hak untuk mendapatkan pengajaran, seperti yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD 1945.

(1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.

(2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan UUD 1945.

Hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 32 UUD 1945 ayat (1), “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia, dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

Hak ekonomi atau hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial. Pasal 33 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) UUD 1945 berbunyi:

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara

(3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial. Dalam Pasal 34 UUD 1945 dijelaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”

Kewajiban warga negara terhadap negara Indonesia, antara lain:

(1) Kewajiban menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

(2) Kewajiban membela negara, seperti yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang telah ditulis sebelumnya.

(3) Kewajiban dalam upaya pertahanan negara, seperti yang sudah dituliskan di atas pada Pasal 30 ayat (1) UUD 1945.

 

 

 

SUMBER :

http://handayani.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/29655/PENGERTIANHUKUM.pptx+pengertian+hukum+gunadarma

http://www.artikelbagus.com/2012/02/pembagian-hukum.html

http://staff.ui.ac.id/internal/131861375/material/sumberhukum.06.ppt+sumber+hukum

http://belajarhukumindonesia.blogspot.com/2010/03/pengertiannegara.html

http://belajarhukumindonesia.blogspot.com/2010/03/sifat-sifat-negara.html

http://ruhcitra.wordpress.com/2008/11/09/bentuk-negara-dan-bentuk-kenegaraan/

http://belajarhukumindonesia.blogspot.com/2010/03/unsur-unsur-negara.html

http://annisanursifa.blogspot.com/p/tujuan-negara-kesatuan-republik.html

http://mukharom1.wordpress.com/tag/perbedaan-pemerintahan-dengan-pemerintah/

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah

http://ekookdamezs.blogspot.com/2012/06/pengertian-warga-negara-menurut-uud.html

http://courseware.politekniktelkom.ac.id/BUKU_TK/Semester5/BC293PancasiladanKewarganegaraan/Bab5HakdanKewajibanWargaNegara.pdf+hak+dan+kewajiban+warga+negara

November 8, 2012

DEMONSTRASI MAHASISWA

Filed under: ilmu sosial dasar — andriedwicn @ 12:13 pm

Definisi Demonstrasi

1. Pernyataan protes yg dikemukakan secara massal; unjuk rasa: mereka berbondong-bondong mengadakan — menentang percobaan nuklir;

2 Peragaan atau pertunjukan tt cara melakukan atau mengerjakan sesuatu: — pencak silat perlu diadakan guna memperoleh bibit-bibit pesilat yg baik;

 

ber·de·mon·stra·si v melakukan demonstrasi; melakukan unjuk rasa;

men·de·mon·stra·si v menentang suatu pihak atau seseorang dng cara berdemonstrasi;

men·de·mon·stra·si·kan v mempertunjukkan; mempertontonkan; memperagakan: dia ~ cara menggunakan alat pertanian modern

 

Demonstrasi adalah hak demokrasi yang dapat dilaksanakan dengan tertib, damai, dan intelek. Sebuah contoh yang sangat bagus, yang mestinya juga ditiru oleh mereka yang gemar unjuk rasa, yang senang turun ke jalan. Demonstrasi merupakan sebuah media dan sarana penyampaian gagasan atau ide-ide yang dianggap benar dan berupaya mempublikasikannya dalam bentuk pengerahan masa.

Demonstrasi merupakan sebuah sarana atau alat sangat terkait dengan tujuan digunakannya sarana atau alat tersebut dan cara penggunaannya. Sebagaimana misalnya internet, dapat digunakan sebagai alat komunikasi, tetapi dapat juga digunakan untuk untuk mencuri. Sehingga niat atau motivasi sangat menentukan hukum demonstrasi. Ini berarti : sesungguhnya aksi-aksi itu terkait dengan niat dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh sesuai dengan niatnya.

Demonstrasi dapat bernilai positif, dapat juga bernilai negatif. Ini artinya ketika Demonstrasi itu menjunjung tinggi demokrasi, maka dipandang sebagai hal positip dan mempunyai nilai di mata masyarakat. Namun ketika Demonstrasi mengabaikan demokrasi maka dipandangan masyarakat sebagai hal yang tercela/negatif.

 

Sumber :

[1] http://semaft-usbypkp.blogspot.com/2012/01/pengertian-demonstrasi-uu-no-9-tahun.html

[2] http://www.artikata.com/arti-324774-demonstrasi.html

 

 

Penyebab

Demonstrasi tidak mungkin terjadi tanpa adanya suatu penyebab, ada beberapa penyebab umum yang menjadi penyebab terjadinya demonstrasi mahasiswa, diantaranya :

  1. Kebijakan pemerintah yang lebih banyak merugikan masyarakat
  2. Kinerja pemerintah yang buruk dalam menanggulangi permasalahan dalam Negeri
  3. Ketidakpuasan mahasiswa kepada Presiden
  4. Menuntut keadilan bagi masyarakat
  5. Menuntut pemunduran anggota dewan atau pemerintah dari jabatannya
  6. Menuntut HAM bagi masyarakat
  7. Memprotes tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh negara lain yang memiliki hubungan bilateral dengan Indonesia
  8. Kenaikan harga bahan baku sehari-hari
  9. Menaikan biaya sekolah, kesehatan, dll
  10. dst.

 

Sumber :

[1] http://blogsiinengce.wordpress.com/2012/10/31/tugas-softskill-4/

 

 

Demo yang Baik

Bagaimana caranya melakukan demo yang baik, benar dan indah dalam menyampaikan suatu pesan :

Pertama memahami dulu bahwa suatu demo bermakna sebagai penyampaian atau mempertunjukkan sesuatu kepada orang lain, sehingga orang lain itu minimal dapat memahami apa yang disampaikan itu. Demo atau demonstration digunakan untuk menjelaskan sebarang penyampaian apa saja. Konsep ini bisa digunakan misalnya bagi ibu-ibu yang akan mempertunjukkan bagaimana cara memasak; mahasiswa mempertunjukkan teknis menanam jagung bibit unggul secara tepat dan benar.

Langkah Kedua, sebagaimana yang telah dipahami oleh para mahasiswa adalah mengajukan izin atau pemberitahuan kepada pimpinan perguruan tinggi dan pihak Polri yang diteruskan dengan kordinasi mengenai tempat dan waktu.

Langkah ketiga, secara rapi menuju ke lokasi demo yang telah disepakati. Dalam proses ini diperhatikan kemungkinan penyusupan provokator dari luar. Bersamaan dengan itu Polisi telah ikut mengamankan dengan cara mendampingi. Dalam keadaan jumlah pendemo tidak terlalu masif, teknik mendampingi adalah sangat tepat untuk menghindari posisi berhadap-hadapan antara mahasiswa dan pihak pengamanan. Jika perlu, pimpinan mahasiswa atau korlap dan komandan pengamanan secara bersama bernyanyi atau meneriakkan yel-yel yang sehat dan bermartabat. Hal ini penting untuk membangun kebersamaan kedua belah pihak.

Langkah keempat adalah memperhatikan keamanan dan keleluasaan orang lain, yang mungkin berlalu lalang di tempat itu. Jangan sampai kebebasan yang diberikan oleh sistem demokrasi ini malah mengancam kebebasan orang lain. Jika ini terus terjadi, sama artinya pendemo merusak tatanan demokrasi yang ingin dibangun di negeri ini. Hindari kelakuan yang dapat membuat publik atau masyarakat umum sakit hati dan malah menjadi anti terhadap kegiatan demo. Jika ini terjadi, alih-alih ingin mendapat simpati dan dukungan publik, malah sebaliknya, anda akan menjadi common enemy atau musuh bersama.

Langkah Kelima adalah menyampaikan orasi, yang pokok pikirannya itu telah tertuang di dalam tulisan yang disiapkan tersebut. Sampaikanlah orasi itu dengan baik. Boleh dengan suara keras, tetapi tidak dalam kalimat caci maki dan dengan wajah yang beringas. Ingatlah bahwa mahasiswa lebih mengandalkan akal pikirannya ketimbang emosi.

Langkah Keenam, jika semua materi yang ingin disampaikan telah tuntas, sangat simpatik sekali anda bersalam-salaman, kalau perlu berpelukan dengan teman-teman atau bapak-bapak Polisi yang bertugas. Mereka yang bertugas itu sesuai perintah mengamankan dan mendampingi para pendemo. Mereka bekerja sesuai protap yang telah ditetapkan. Percayalah, jika materi yang anda sampaikan itu benar, masuk akal dan bermutu, apalagi bermanfaat bagi rakyat banyak, pasti pikiran dan hati Pak Polisi juga berpihak kepada anda.

Terakhir, dan ini tak kalah pentingnya adalah peranan Media. Demo yang benar dan indah ini akan terbiarkan begitu saja ditelan bumi jika Media mengabaikannya. Contoh yang baik sekali telah dilakukan oleh Media, terutama Bangka Pos pada saat Demo BEM UBB dan KAMMI yang lalu. Meletakkan demo yang damai di posisi headline adalah sangat terpuji. Apalagi jika dicantumkan juga foto dimana para pendemo dan Polisi bersalam-salaman. Alangkah indahnya dipandang mata. Publik telah jenuh dengan adegan dorong-dorongan, pukul-pukulan, lempar-lemparan antara pendemo dan Polisi.

 

Sumber :

[1] http://www.ubb.ac.id/indexkolomrektor.php?judul=DEMO%20YANG%20BENAR%20DAN%20INDAH&&nomorurut_rektor=37

 

 

Tanggapan yang Diinginkan

Suatu demonstrasi pastilah ingin aspirasinya didengarkan baik itu kepada pemerintah, pejabat ataupun warga sekitar agar mereka semua mengetahui keluhan ataupun ketidak nyamanan akan sesuatu yang mereka rasakan, oleh sebab itu pendemo ingin sekali aspirasi mereka direspon atau ditanggapi, seperti :

  1. Pemerintah mendengarkan seluruh aspirasi dari masyarakat dan juga mencarikan solusi yang tepat untuk memecahkan suatu masalah.
  2. Pemerintah memenuhi janjinya untuk mementingkan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi.
  3. Pemerintah lebih mempertimbangkan setiap tindakan yang dilakukan atau lebih memikirkan rakyat kecil.

 

 

Solusi

Solusi yang terbaik agar dominstrasi mahasiswa ataupun warga berjalan dengan baik yaitu dengan mempertimbangkan lebih dalam akan suatu dampak yang diambil terlebih dahulu, seperti pemerintah lebih mempertimbangkan setiap keputusan yang diambil mulai dari pemerintah atas hingga bagian pemetrintahan terkecil. Hal itu dilakukan agar mencegah adanya demontrasi warga ataupun mahasiswa yang berkemungkinan timbulnya anarki.

Solusi terbaik bila terjadinya perbedaan pandangan antara pemerintah dengan mahasiswa yaitu dengan adanya diskusi bersama antara pemerintah dengan beberapa petinggi perkuliahan ataupun orang-orang yang mengenal betul atau ahli dibidangnya sehingga resiko gesekan perbedaan antara mahasiswa ataupun warga dengan pemerintah dapat dimimalisir.

Older Posts »

The Banana Smoothie Theme. Blog at WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.